Pasal 25A Tentang Wilayah Negara :Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Maknanya: Dengan adanya pasal tersebut merupakan syarat berdirinya sebuah Negara. Dan dengan adanya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan 

2.     Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan dari kedua pasal di atas:

                Dari isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia dalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu besifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.

                Berikutnya, dari isi pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

TENTANG DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO.5, 7, 8, 9, 11 DAN 16

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahun 1946 :

a. menurut pasal 11 ayat (1) dari "Undang-undang Keadaan Bahaya

tahun 1946" hanya berlaku buat selama-lamanya 3 bulan;

b. hingga sekarang telah 3 bulan berlaku;

c. masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang;

Mengingat : a. pasal 11 ayat (2) "Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946";

b. pasal 5 ayat (1) "Undang-undang Dasar";

c. pasal IV "Aturan Peralihan Undang-undang Dasar";

d. Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945

No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Pusat

Memutuskan:

Memperpanjang waktu berlakunya :

a. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5 tahun 1946 tentang

penjabatan-penjabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya;

b. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos,

telegrap dan telepon;

c. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 8 tahun 1946 tentang pesawat

penerimaan radio;

d. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio;

e. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 11 tentang pencetakan pengumuman

dan penerbitan;

f. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 16 tentang pembikinan pemeriksaan

dan peredaran film; sampai tanggal 11 bulan April 1947.